talak

All posts tagged talak

SERUMAH DENGAN MERTUA TIDAK SEIMAN (?)

Oleh : Hasysa

Pertanyaan :

Assalamu alaikum pak ustadz. Saya mau tanya apa hukumnya tinggal serumah dengan mertua yang tidak seiman ? Juga apa yang harus saya lakukan/pilih jika isteri saya lebih takut terhadap orang tuanya yang kafir drpd takut kepada Allah. Andai saya menjatuhkan talak pd isteri saya, bisakah hak asuh anak mutlak jatuh ke tangan saya ? Karena saya takut jika anak ikut insteri, maka anak saya bisa menjadi kafir, pak ustadz tolong dijawab, saya benar-benar bingung dgn masalah ini. Ahmad di Batu Belubang.

Jawab :

Wa ‘alaikumu as-salam ….

Sdr. Ahmad di Batu Belubang. Semoga Allah SWT di bulan yang mulia ini memberikan pertolongan dan hidayah kepada Sdr. sekeluarga sehingga Sdr. memperoleh jalan keluar terbaik terhadap masalah yang sedang Sdr. hadapi, amin.

Serumah dengan mertua yang tidak seiman

Tinggal serumah dengan mertua yang tidak seiman pada prinsipnya boleh. Bukankah dari pihak isteri mertua itu adalah orang tua sendiri ? Sedangkan Islam mengajarkan kepada anak untuk birru al-walidain (berbakti kepada kedua orang tua) sekalipun orang tua itu kafir. Tetapi pengalaman membuktikan serumah dengan mertua meskipun seiman potensi munculnya permasalahan suatu rumah tangga besar sekali padahal jika dilihat dari masalahnya itu sendiri kadang-kadang masalah yang kecil, misalnya masalah anak menangis, makanan dan minuman, lantai kotor dan sejenisnya. Anak menangis sedang mertua tidur tentu tidak enak. Mau makan minum sedang mertua belum makan minum juga tidak enak. Lantai kotor, nanti kata mertua punya anak dan menantu pemalas. Lebih-lebih lagi jika mertua tidak seiman. Justru bertambah banyak hal yang terkait dengan masalah keagamaan yang dapat menjadi permasalahan.

Terhadap realita semuanya itu Sdr. tidak perlu memutar balik kehidupan rumah tangga Sdr. ke belakang atau Sdr. lari dari permasalahan rumah tangga. Bukankah jauh-jauh sebelum Sdr. putuskan menikah dengan isteri Sdr. tersebut sudah Sdr. pikirkan dengan matang dan siap dengan segala resiko yang akan muncul di kemudian hari ? Pada prinsipnya antara suami dan isteri harus saling pengertian dan membuang jauh ego masing-masing.

Untuk masalah ini sebaiknya Sdr. bermusyawarah baik-baik dengan isteri, lalu minta saran orang tua Sdr. dan mertua Sdr. bahwa Sdr. perlu hidup berumah tangga yang mandiri. Artinya Sdr. perlu pisah dengan mertua dan tidak juga serumah dengan orang tua Sdr, yaitu hidup mandiri dalam satu rumah tangga Sdr. sendiri. Sudah tentu akibat dari pilihan ini semua merupakan tanggung jawab di pundak Sdr. sebagai suami, pemimpin rumah tangga. Tentunya tanggung jawab sesuai dengan kadar kemampuan Sdr. Sedangkan isteri yang baik tidak akan menuntut lebih di luar kemampuan suaminya.

Jika isteri lebih takut terhadap orang tuanya yang kafir

Masalah kedua ini kurang jelas karena tidak diberikan contoh konkrit. Takutnya kepada orang tua itu seperti apa, begitu juga yang dimaksud takut kepada Allah itu. Dalam hubungan hidup suami isteri yang tepat adalah taat atau patuh. Sedang dalam hubungan antara anak dan orang tua yang tepat berbakti atau hormat dan menghargai.

Mungkin yang Sdr. maksudkan isteri lebih taat kepada orang tua dari pada kepada Allah. Ketaatan kepada orang tua sepanjang tidak dalam kemusyrikan atau kekafiran pada hakikatnya juga bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam ajaran Islam ketaatan isteri kepada suami harus didahulukan dari pada ketaatan kepada orang tua. Ketaatan ini pun merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Artinya ketaatan kepada suami itu dalam rangka menaati perintah dan menjauhi larangan Allah.

Akan tetapi jika misalnya, isteri Sdr. mengajak agar Sdr. untuk melakukan kemusyrikan atau kekafiran yang diperintahkan oleh orang tuanya. Atau isteri Sdr. mengingkari kewajiban pokok sebagai muslim, yaitu mengingkari rukun iman yang enam dan rukun Islam yang lima yang sudah dimaklumi itu baru jelas masalahnya. Jika memang demikian masalahnya, maka permasalahan yang Sdr. hadapi memang berat sekali. Untuk ini sebaiknya Sdr. sabar dahulu jangan buru-buru dan gegabah. Banyak-banyak Sdr. bedoa dan beristighfar kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah memberikan hidayah kepada Sdr. untuk menentukan jalan keluar terbaiknya.

Jika menjatuhkan talak dan hak asuh anak

Sebaiknya Sdr. hindari dahulu berpikir untuk menjatuhkan talak kepada isteri Sdr. Fakta menunjukkan bahwa talak bukanlah otomatis akan menyelesaikan permasalahan rumah tangga, tetapi justru memunculkan masalah baru terutama bagi perkembangan anak Sdr. Meskipun demikian dalam Islam talak bukan haram. Talak sangat dibenci Allah, tetapi boleh (halal) dan bukan haram dilakukan, selama segala upaya untuk mempertahankan dan membangun rumah tangga tersebut benar-benar menemui jalan buntu yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan secara hukum agama maupun hukum positif yang berlaku, bukan hanya sekedar alasan menurut versi ego suami ataupun ego isteri.

Jika benar alasan Sdr. hendak menentukan pilihan menjatuhkan talak dengan alasan menyangkut kekafiran isteri, maka sebagai suami Sdr. berhak untuk itu dan harus siap dengan segala resiko akibat talak terutama tentang kepastian hukum hak dan kewajiban, baik pihak suami, isteri maupun untuk anak. Termasuk masalah hak asuh anak, yang dalam istilah fiqih disebut hadhanah,  setelah terjadi talak. Jika sewaktu menikah dahulu Sdr. lakukan secara formal menurut hukum positif yang berlaku, demikian juga jika terpaksa harus talak perlu Sdr. lakukan baik-baik menurut hukum positif yang berlaku. Bukankah al-Qur’an secara tegas menyatakan : “…atau lepaskanlah (ceraikan) mereka dengan baik ….” (QS. Ath-Talaq, 65 : 2) ?

Untuk itu sebaiknya Sdr. lakukan tahap-tahap berikut : pertama, upayakan dahulu hidup berumah tangga sendiri tidak serumah dengan mertua. Kedua, setiap muncul masalah rumah tangga musyawarahkan baik-baik dan jika perlu minta saran dan masukan dari orang-orang yang dipercaya oleh pihak orang tua dan pihak mertua Sdr. Ketiga, jika semua upaya menemui jalan buntu berkonsultasi kepada Penyuluh Hukum Perkawinan di Kantor Kementerian Agama atau Kantor Pengadilan Agama, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban terhadap anak setelah talak diputuskan secara sah menurut hukum positif yang berlaku.

Tahap ketiga merupakan tahap yang penting, karena akibat hukum dari putusnya perkawinan karena perceraian menurut ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah : a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut; dan  c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bishshawwab.

MANA YANG LEBIH SAH TALAK DARI SUAMI ATAU PENGADILAN ?

Oleh : Hasysa

 

Suatu pertanyaan yang inspiratif dan bagus sekali. Pertanyaan ini sungguh sederhana dan singkat, tetapi jawabannya sangat luas tergantung dari sudut pandang mana difokuskan. Hal ini juga sama jika ada orang bertanya, “Mana yang lebih penting langit atau bumi ?” Jika ada yang mejawab lebih penting langit, tentu tidak salah. Sebab dari langit hujan turun. Di langit, ada matahari, bulan, dan bintang. Tetapi tidak salah juga jika ada yang menjawab lebih penting bumi. Sebab kehidupan sedang berlangsung di bumi, lahir di bumi, hidup di bumi, dan mati dikuburkan di bumi. Yang jelas, bahwa langit dan bumi memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia sesuai denga kedudukan dan fungsi langit dan bumi itu sendiri.

Baik, masalah yang ditanyakan di atas kita fokuskan saja pada masalah talak dari suami menurut hukum agama –dalam pengertian syariat Islam sebagaimana yang dibahas para ulama dalam bidang fiqih- dan talak dari suami yang diputuskan oleh pengadilan –dalam pengertian pengadilan terhadap masalah hukum positif atau yang formal berlaku di negera kita-.

Talak dari Suami Menurut Fiqih

Apabila seorang suami sepanjang menurut fiqih telah memenuhi syarat rukun talak sudah jelas tidak perlu dipertanyakan hukumnya sah menurut fiqih(lihat : Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh, 9 : 335).

Sebagaimana yang dibahas para oleh ulama fiqih  (fuqaha), talak hukumnya boleh (jawaz) karena alasan yang logis (ma’qul), karena kadang-kadang antara suami isteri terjadi disharmonisasi (fasadat al-hal) yang sulit diselesaikan, terjadi madharat berkepanjangan, sementara suami memenuhi kewajibannya, memberikan nafkah  dan tempat tinggal, di pihak lain isteri terus-menerus berakhlak buruk, suka caci maki, maka talak merupakan jalan untuk menghilangkan kondisi suami isteri yang lebih buruk lagi (lihat : Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh, 9 : 335).

Mengenai syarat rukun talak secara fiqhiah, disyaratkan setiap rukun talak –menurut istilah selain Hanafiah-  adalah : pertama, orang yang menjatuhkan talak (al-muthallaq). Kedua, adanya pernyataan penuh kesadaran dalam menjatuhkan talak (li ath-thalaq wahuwa al-qashdu). Ketiga : orang yang ditalak (mahallu ath-thalaq au man yaqa’u ‘alaihi ath-thalaq). Keempat, -menurut Syafi’iah dan Hanabillah- wilayah hukum orang yang ditalak. Sebagaimana yang sudah kita ketahui orang yang ditalak (mahallu ath-thalaq) adalah isteri. Rukun keempat yang disebutkan oleh Syafi’iah ini sepertinya merupakan cabang dari rukun sebelumnya, yaitu orang yang ditalak (mahallu ath-thalaq). Dan maksudnya adalah penjelasan tentang hukum talak bagi isteri yang berbeda domisili negerinya dengan suami yang menjatuhkan talak (ajnabiyyah).

Setiap syarat rukun tersebut dalam kitab fiqih memiliki rincian masing-masing. Tetapi di sini penulis fokuskan pada yang pertama sesuai dengan masalah yang ditanyakan, yaitu orang yang menjatuhkan talak (al-muthallaq) yang salah satunya dengan kesepakatan para ulama adalah seorang suami harus baligh berakal (mukallaf) dalam kondisi bebas, tidak terpaksa dalam tekanan. Menurut Malikiah harus muslim dan menurut Hanabillah isteri yang ditalak harus berakal. Lalu dinyatakan tidak sah talak dari selain suami (fala yashihhu ath-thalaqu min ghairi zaujin) (lihat : Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh, 9 : 342).

Jelas, secara fiqhiah sebagaimana yang dibahas oleh fuqaha’, salah satu syarat rukun sahnya thalak adalah dari suami. Hal ini tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi.

Talak dari Suami Menurut Hukum Formal di Indonesia

Sebagaimana yang sudah penulis posting pada tanggal 21 Mei 2012 pada  hasysa.wordpress.com, menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.

Hal ini berarti Pengadilan –dalam hal ini Pengadilan Agama- di Indonesia lebih menguatkan kepastian hukumnya atau lebih menjamin perlindungan hukumnya secara positif atau formal dari akibat talak  dari suami sejak putusan pengadilan dinyatakan berlaku.

Oleh sebab itu hukum formal yang berlaku melalui Pengadilan Agama jika ada talak dari suami yang tidak melalui putusan pengadilan dianggap tidak pernah ada. Sehingga jika terjadi gugatan akibat talak dari suami tersebut tidak dapat memberikan perlindungan hukum.

Kesimpulan :

  1. Talak dari suami yang dijatuhkan kepada isterinya sah secara syariat Islam (fiqhiah) selama syarat rukun talak secara syariat Islam (fiqhiah) terpenuhi, tetapi dianggap tidak pernah ada dalam konteks hukum positif atau formal yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
  2. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, talak dari suami akan memberikan kepastian hukum atau jaminan perlindungan hukum jika terjadi gugatan akibat putusan talak oleh Pengadilan Agama.
  3. Dalam konteks Negara Republik Indonesia , tidak dapat dibandingkan lebih sah mana talak dari suami yang dijatuhkan kepada isterinya secara syariat Islam (fiqhiah) dengan talak dari suami yang diputuskan oleh Pengadilan Agama karena keduanya memiliki kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri.

TALAK DAN KEPASTIAN HUKUM

Oleh : Hasysa

Assalamu’alaikum Ustadz. Mohon pencerahannya. Mengenai perceraian dan talak. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah kewajiban dan larangan jika seorang suami telah mengucapkan talak 1, 2 ataupun 3 pada sang istri. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran Jazakallah.

Jawab :

Wa ‘alaikumu as-salam ….

Saudara penanya yang dirahmati Allah. Baik, akan bapak jelaskan secara singkat tentang tiga hal, yaitu : pertama, tentang terminologi. Kedua, tentang talak dalam prakteknya. Ketiga, tentang talak dan kepastian hukum. Akhirnya bapak berikan kesimpulan.

Pertama : Terminologi

Talak dalam bahasa aslinya adalah ath-thalaq, yang secara etimologi berarti “halla al-qaida wa al-ithlaqu” (melepaskan ikatan dan perceraian). Sedang secara terminologi (syar’i) adalah “halla qaida an-nikah” (melepaskan ikatan perkawinan) atau “halla ‘uqdata an-nikahi bi lafzhi ath-thalaqi wa nahwihi” (melepaskan akad perkawinan dengan ungkapan talak dan yang sejenis artinya) (Al-Fiqhu al-Islamu wa Adillatuh, 9 : 334).

Sedangkan menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.

Kedua : Talak dalam Prakteknya

Berdasarkan terminologi fiqih (syar’i), maka apabila Anda berniat (sengaja) mengucapkan kata-kata kepada isteri Anda seperti “Aku talak kamu” atau “Aku cerai kamu” atau dengan ungkapan lain yang subtansinya sama, dan kondisi isteri Anda dalam keadaan suci yang pada saat itu belum berhubungan suami isteri dengan Anda, maka jatuhlah hukum talak satu dari pernyataan Anda itu. Konsekuensinya Anda tidak halal lagi berhubungan suami isteri dengan isteri yang sudah Anda talak itu sejak talak itu Anda nyatakan, dan berlakulah hukum fiqih tentang masa iddah. Talak semacam ini disebut dengan talak raj’i, berarti Anda dapat langsung rujuk kembali selama masih dalam masa iddah. Apabila terulang kembali, maka jatuhlah talak kedua, dan masih dapat rujuk kembali. Apabila terulang kembali jatuhlah hukum talak tiga yang disebut dengan talak ba’in. Apabila ini yang terjadi, maka Anda tidak boleh rujuk melainkan setelah isteri yang telah Anda talak itu bersuami dengan orang lain dan setelah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lalu ditalak, baru Anda boleh mengawininya lagi.

Akan tetapi, menurut hukum formal di Indonesia talak adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum formal, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri.

Ketiga : Talak dan Kepastian Hukum

Meskipun talak merupakan sesuatu yang masyru’iyyah (disyariatkan) yang secara fiqih hukumnya jawaz (boleh), namun perlu diingat bahwa talak berfungsi solusi jika solusi lain tidak memungkinkan lagi dalam keutuhan dan keharmonisan suami isteri. Di sisi lain, memaksakan tetap hidup bersama suami isteri sementara tujuan hakiki perkawinan, yaitu krharmonisan, kebahagiaan, ketenteraman, dan kedamaian tidak mungkin lagi terwujud; merupakan kebohongan atau hanya kamulfase dalam kehidupan yang dapat menimbulkan berbagai hal yang dilarang dalam agama.

Mengingat talak, sebagaimana waktu melangsungkan perkawinan, merupakan hukum yang akan menimbulkan hukum-hukum lain tentang kehidupan manusia dalam suatu rumah tangga, selaku umat Islam yang baik tentu tidak akan gegabah dan gampang menyatakan talak ini. Apabila terpaksa karena solusi lain tidak mungkin lagi, lakukanlah yang memiliki kepastian hukum meskipun jika Anda lakukan secara fiqih boleh atau sah tanpa diputuskan di Pengadilan Agama. Bukankah kita menyaksikan sendiri dalam kehidupan sekarang ini, meskipun perkawinan, talak, dan rujuk yang sudah dilakukan menurut hukum formal yang berlaku saja masih banyak orang yang sengaja mempermainkan tentang ini ? Lebih-lebih lagi jika hanya dilakukannya menurut agama (fiqih), seperti yang popular dengan istilah “di bawah tangan” atau “sirri” ?

Kesimpulan :

  1. Talak (perceraian) merupakan sesuatu yang manusiawi, yaitu lepas atau bercerainya suami isteri dari ikatan perkawinan, yang berfungsi solusi dalam kehidupan rumah tangga jika solusi lain tidak memungkinkan lagi.
  2. Apabila talak dinyatakan atau dijatuhkan hanya secara agama (fiqih), maka sah menurut agama (fiqih), sehingga apabila yang bersangkutan melakukan hubungan suami isteri setelah masa iddah dan belum rujuk menurut syarat dan rukun perkawinan, sangsinya adalah dihukumi berzina (dosa).
  3. Secara hukum formal talak baru dihukumi sah apabila diputuskan melalui Pengadilan Agama.
  4. Yang lebih selamat, menenteramkan hati, dan memiliki kepastian hukum adalah melakukan talak sesuai dengan hukum formal yang berlaku.

Wallahu a’lam bishshawwab.